[CLOSE]
  • Rabu, 16 Jun 2021
  •  

Lagi Viral, BPJS Ketenagakerjaan Diminta Percepat Integrasi Data Kepesertaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Lagi Viral, BPJS Ketenagakerjaan Diminta Percepat Integrasi Data Kepesertaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Lagi Viral, BPJS Ketenagakerjaan Diminta Percepat Integrasi Data Kepesertaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Tribun)

UmiCache.com - Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Ida mengatakan dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan.

"Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan SISNAKER," Menaker Ida Fauziyah saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Menaker Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.

Dengan integrasi data ini, nantinya dapat saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta yang masuk ke dalam program JKP.

“Oleh karena itu, pemerintah terus menjalani kolaborasi dengan berbagai pihak dalam persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus menjalani sinergi dengan BPJS Kesehatan karena penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun bentuk manfaat bagi penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

“Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran , kita harus mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,” kata Menaker Ida.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, terutama persiapan pelaksanaan program JKP.

"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk dapat menyelesaikan beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP" kata Ali.

Ali mengemukakan, selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

Ali mengatakan, ketidakapatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan pendaftaran dan ketidakpatuhan penerimaan piutang.

Ketidakpatuhan itu berdampak pada produktivitas dan produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.

berita terkait



Total dibaca: 21x | Berikan Komentar!


Riko Satria
Penulis : Riko Satria
No Internet No Life

Teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot.

Komentar (1)
Meira Permata Sari
16 Apr 2021, 07:00 WIB

semoga bermnafaat untuk yang lainnya

* Komentar telah dinonaktifkan untuk artikel ini *
Hosting Unlimited Indonesia